PROPORSI KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN KABUPATEN SAMPANG DALAM MEMPERCEPAT KEPULANGAN MANTAN PENGANUT SYI AH

Konflik sosial-keagamaan berkepanjangan di Sampang, Madura, yangmengakibatkan engungsian warga penganut Syiah sejak tahun 2012. Meskipun sebagian besar warga telah melakukan baiat untuk kembali ke ajaran Ahli Sunnah Waljamaah (Sunni), proses kepulangan mereka, terutama pada tahap kedua, masih mengalami hambatan signifikan. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi proporsi penganggaran antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam proses kepulangan tersebut, serta kendala apa yang menyebabkan tertundanya kepulangan mantan penganut Syiah tahap kedua hingga saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan instansi terkait. Data sekunder mencakup berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, perimbangan keuangan, dan penanganan konflik sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada benturan antara regulasi birokrasi dan ekspektasi sosiologis warga. Secara administratif, bantuan dana sebesar Rp50.000.000 per Kartu Keluarga dialokasikan untuk pembangunan fisik rumah (aset), namun warga menolak dan meminta bantuan dalam bentuk tunai untuk modal usaha karena menganggap nominal tersebut tidak cukup untuk membangun rumah layak. Akibat ketidaksepakatan ini, dana dikembalikan ke kas daerah provinsi guna menghindari risiko maladministrasi, sehingga proses pemulangan warga menjadi tertunda.