KEBERADAAN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Kedudukan dan urgensi Utusan Khusus Presiden dalam sistemrnpemerintahan Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi maupunrnperaturan perundang-undangan di Indonesia mengenai jabatan tersebut.rnKeberadaanya memperoleh legitimasi melalui Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 yangrnmemberikan kewenangan konstitusional kepada Presiden untuk memegangrnkekuasaan pemerintahan dan kepala negara. Oleh sebab itu, terdapat permasalahanrnhukum yang diangkat, yaitu bagaimana pengaturan Utusan Khusus Presiden danrnBagaimana urgensi pengangkatan Utusan Khusus Presiden.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatifrndengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) danrnpendekatan kasus (case approach).rnHasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengangkatan Utusan KhususrnPresiden berlandaskan Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 yang memberikanrnkewenangan diskresi kepada Presiden. Oleh sebab itu, Presiden membuatrnPeraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang menegaskan bahwarnpengangkatan dan tugas pokok ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Urgensirnpengangkatan Utusan Khusus Presiden memiliki beberapa alasan utama, yaiturnuntuk memperkuat representasi Presiden di masyarakat, mempercepat penangananrnisu sektoral, dan memperkuat legitimasi Presiden dalam membangun komunikasirnlintas sektor. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya problematikarnterkait batas kewenangan yang dapat berimplikasi pada ambiguitas kewenanganrnutusan khusus dengan kementrian terkait.