PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN (STUDI DI KABUPATEN SUMENEP)

Penelitian ini berjudul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Studi di Kabupaten Sumenep)”. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang berperan dalam pembentukan karakter keislaman, keilmuan, dan kebangsaan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan pengakuan hukum sekaligus mandat kepada pemerintah, termasuk DPRD, untuk mendukung penguatan pesantren melalui kebijakan dan regulasi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Sumenep dalam mendorong regulasi daerah yang mendukung eksistensi dan pengembangan pesantren pasca berlakunya UU Pesantren, serta mengidentifikasi langkah konkret yang dilakukan DPRD dalam menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Sumenep telah mengambil langkah konkret dengan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025. Selain itu, DPRD juga melakukan penyerapan aspirasi melalui kunjungan ke pesantren, memperjuangkan dukungan anggaran, serta mendorong peningkatan kualitas SDM pesantren. Meskipun terdapat kritik dari beberapa fraksi mengenai potensi tumpang tindih aturan dan intervensi terhadap kemandirian pesantren, secara umum DPRD telah menunjukkan komitmen serius dalam menerjemahkan amanat UU Pesantren ke tingkat lokal. Kesimpulannya, peran DPRD Kabupaten Sumenep cukup strategis dalam implementasi UU Pesantren, khususnya melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi DPRD dalam mengawal proses legislasi hingga tahap implementasi agar manfaat regulasi dapat dirasakan nyata oleh pesantren.