Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Bahan Bakar Minyak Pertamax Yang Tidak Sesuai Standar Dan Mutu Produk Oleh PT Pertamina Patra Niaga

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen atas produk bahan bakar Pertamax yang disediakan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Permasalahan utama yang diangkat adalah adanya potensi kerugian konsumen akibat perbedaan kualitas produk, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pelanggaran hak hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan teknis terkait standar mutu bahan bakar minyak. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, serta pandangan ahli yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Melalui analisis normatif, penelitian ini mengidentifikasi hak-hak konsumen yang dilanggar, ruang lingkup perlindungan hukum, serta kendala dalam implementasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi konsumen telah tersedia, namun penerapannya belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan, transparansi informasi, serta penyediaan mekanisme ganti rugi yang lebih efektif untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen terhadap kasus BBM Pertamax yang tidak sesuai standar dan mutu produk yang berlaku.