ASPEK KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WNI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Pertumbuhan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang signifikan, namun peningkatan tersebut belum sejalan dengan penyerapan tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI). Angka pengangguran masih relatif tinggi dan kesempatan kerja bagi WNI di sektor penanaman modal asing maupun dalam negeri belum optimal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), khususnya Pasal 10 ayat (1), hanya menyatakan bahwa perusahaan “mengutamakan” tenaga kerja WNI, sehingga bersifat anjuran dan tidak disertai dengan pengaturan sanksi yang tegas. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum atas perlindungan tenaga kerja WNI dalam praktik penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Penanaman Modal tidak memberikan kepastian hukum karena frasa “mengutamakan” tenaga kerja WNI tidak bersifat mengikat, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang jelas bagi perusahaan. Selain itu, pengaturan sanksi dalam undang-undang ini terbatas hanya pada aspek pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan good corporate governance, corporate social responsibility, penghormatan terhadap budaya dan tradisi lokal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tanpa mengatur sanksi spesifik terhadap perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja WNI. Ketiadaan norma yang mewajibkan penggunaan tenaga kerja WNI serta sanksi khusus tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum dan rendahnya posisi tawar tenaga kerja WNI dalam arus masuk investasi. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Ketenagakerjaan, dan Penanaman Modal