Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan

ABSTRAKrnYofi Ferdi Gunawan, Prosedur Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan dibawah bimbingan Muhammad Asim Asy’ari, S.E., M, Ak. CFrA.rnPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui metode penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan JL. Soekarno-Hatta N0. 35 Bangkalan, Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi terkait hal-hal yang mendasar dan prosedur yang dilakukan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Data-data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi pada Lantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan.rnBerdasarkan hasil dari penulisan tugas akhir ini diketahui bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan DPA-SKPD adalah kepala dinas, sekretariat daerah, kepala bidang keuangan dan perencanaan, kepala sub bagian perencanaan, analis perencanaan, dan pengadministrasian umum. Untuk dokumen yang di perlukan untuk menyusun DPA-SKPD adalah renja dan renstra.rnProsedur penyusunan DPA-SKPD dimulai dari kepala dinas memberikan tugas untuk penyusunan DPA-SKPD kemudian kepala bidang keuangan dan perencanaan mengumpulkan data-data yang diperlukan, pimpinan perencanaan membuat dan mendistribusikan format DPA dan fotocopy renja kepada kepala bidang keuangan dan perlengkapan, setelah DPA-SKPD jadi, kepala sekretariat daerah memberikan paraf kemudian menyerahkannya ke BPKAD, di BPKAD akan dilakukan pengesahan. Prosedur verifikasi DPA-SKPD melalui proses menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian menyusun rincian persub kegiatan, dan kemudian pengajuan di BPKAD dan di BPKAD akan diadakan verifikasi yang sesuai. Setelah DPA-SKPD di setujui barulah DPA-SKPD bisa dianggarkan. Prosedur pengesahan rancangan DPA-SKPD akan ditetapkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).