PELAKSANAAN UPAH MINIMUM REGIONAL PT. LANGGENG BUANA JAYA DI GRESIK

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Penetapan upah tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Walaupun pemerintahan telah menetapkan upah minimum, pada realitasnya banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi besarnya upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tidak sesuai ketetapan yang telah menjadi standarisasi, permasalahan pengupahan pekerja/buruh yang ada selama ini, cenderung memperdebatkan soal berapa banyak pengusaha yang telah memenuhi ketentuan upah minimum.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan fakta. Adapun sumber data penelitian ini adalah data-data Dinas Ketenagakerjan dan Transmigrasi Kabupaten Gresik, Pekerja PT. Langgeng Buana Jaya, buku-buku, dan perundang-undangan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, kamera atau handphone, kertas dan pulpen. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.

Prosedur pelaksanaan upah minimum PT.Langgeng Buana Jaya tidak sesuai Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Perusahaan Pekerja Tidak Mendapatkan gaji sesuai peraturan Perusahaan,Hal ini merugikan Pekerja Karena Keterlambatan tersebut dirasa sangat berat seiring kebutuhan sehari-hari. Pekerja sudah melakukan langkah bipartit dan tidak menemui titik temu sesuai harapan pekerja, Pekerja melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk keseriusan pekerja menuntut upah sesuai ketetapan pemerintah.

Kata Kunci : Upah Minimum Regional, Perlindungan Hukum, Pekerja, Perlindungan Upah Di Gresik