PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK JENIS IKAN BERBAHAYA

Larangan pemasukan dan pemeliharaan serta pembudidayaan jenis ikan berbahaya dan saksi jika melanggar telah diatur dalam Pasal 88 Undang – undang tentang Perikanan dan mengenai jenis ikan apa saja yang dilarang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Negera Republik Indoneisa. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memelihara jenis ikan berbahaya tersebut dengan alasan sebagai hobi dan belum mengetahui tentang peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa penegakan hukum tidak dilakukan terhadap pemilik jenis ikan berbahaya yang ada di Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa aparat penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum terhadap pemilik jenis ikan berbahaya yang berada di Kabupaten Bangkalan, meskipun telah diatur dalam Undang – undang tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indoneisa Nomor 41/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Negera Republik Indoneisa. Dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum yang memadai seharusnya penerangan hukum mengenai peraturan perundang – undangan tersebut hasur disampaikan atau diumumkan kepada masyarakat secara langsung, agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Kata kunci: jenis ikan berbahaya – penegakan hukum