DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFISIENSI DAN DAYA SAING USAHA TANI KEDELAI DI KABUPATEN SAMPANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang. Adapun bentuk kebijakan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari kebijakan harga input, output serta kebijakan tarif impor kedelai. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) di Kabupaten Sampang. Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder, dimana data primer didapatkan dengan cara penyebaran kuisioner serta wawancara langsung kepada 30 responden yang ditentukan secara accidental sampling. Sedangkan data sekunder didapatkan dari instansi-instansi pemerintah maupun swasta dan beberapa literatur yang relevan dengan aktivitas penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Policy Analysis Matrix (PAM), dimana indikator yang dihitung adalah tingkat profitabilitas, efisiensi dan dampak kebijakan pemerintah terhadap aktivitas usaha tani kedelai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang, pada tahun 2014 tingkat profitabilitas baik secara privat maupun sosial mengalami penurunan sebesar 13,5% dan 21,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi usaha tani kedelai tersebut masih menguntungkan karena nilai keuntungan privat dan sosialnya masih lebih besar dari nol. Sedangkan berdasarkan indikator efisiensi yang dilihat dari nilai Private Cost Ratio (PCR) dan Domestic Resource Cost Ratio (DRC) usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang masih efisien baik secara ekonomi maupun finansial dan memiliki keunggulan kompetitif serta komparatif. Adapun dampak kebijakan pemerintah dapat dilihat dari nilai NPCO, NPCI, EPC serta SRP, dimana berdasarkan indikator NPCO, petani mendapatkan proteksi dari kebijakan pemerintah karena nilai NPCO lebih besar dari satu yaitu 1,02 pada tahun 2013 dan 1.04 di tahun 2014, nilai NPCI menunjukkan angka lebih kecil dari satu yaitu sebesar 0,82 pada tahun 2013 dan 0,76 di tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa petani mendapatkan proteksi dari pemerintah dalam hal pembelian input-input usaha tani kedelai. Berdasarkan indikator EPC dan SRP, kebijakan pemerintah masih efektif untuk dijalankan dan dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi biaya aktivitas usaha tani kedelai di Kabupaten Sampang.