KEBIJAKAN PENGUPAHAN KETENAGAKERJAAN MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pengupahan merupakan unsur yang sangat penting dalam memastikan hak-hak pekerja, termasuk hak mereka untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perubahan yang signifikan dalam kerangka hukum ketenagakerjaan suatu negara yang bertujuan untuk mendorong invertasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perubahan tersebut juga membawa dampak yang berpotensi mempengaruhi pengupahan kerja, terutama dalam hal penetapan upah minimum yang bergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dalam konteks penetapan upah minimum harus mematuhi kriteria tertentu.rnPenelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah metode analisis bahan hukum, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan,buku, jurnal-jurnal,sumber online,yang sesuai dengan judul penelitian ini, metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan metode berpikir deduktif.rnBerdasarkan hasil penelitian sistem pengupahan yang ada dalam Undang-rnUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dirubah dalam Undang-rnUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terdapat perubahan secara formal sedangkan secara subtansi pengupahan itu nampak pada syarat dalam penentukan besaran upah minimum. Untuk itu pemerintah perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat khusnya para pekerja atau buruh dalam penetapan upah minimum.