PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PURNA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK Berbagai permasalahan yang menimpa PMI dan juga kemunculan Covid-19 menjadi dampak yang sangat besar dalam perekonomian, wisata dll. Terutama di dalam bidang Ketenagakerjaan salah satu yang terdampak dalm bidang Ketenagakerjaan ialah mengakibatkan banyaknya pemulangan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu kewajiban negara dan juga Pemerintah di mana hal ini dalam rangka memenuhi hak-hak sebagai warga negara, perlindungan ini tidak hanya neliputi pada saat pra penempatan dan penempatan, melainkan juga pada saat purna penempatan. Adapun Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan penempatan pekerja migran merupakan sebuah payung hukum yang yang dibentuk dalam rangka memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat 3 berbunyi dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap PMI Purna Penempatan di Kabupaten Sampang dan Apakah Pemerintah Desa Bira Tengah telah melakukan perlidungan PMI Purna Penempatan.Tujuan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan mengenai kebijakan perlindungan PMI Purna Penempatan dan memberikan kajian mengenai pelaksanaan terhadap Pmi Purna Penempata di Kabupaten Sampang. dan dari adanya pengaturan tersebut kita bisa melihat suatu keefektifan suatu pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna memberikan perlindungaan bagi para Purna Pekerja Migran di Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris atau penelitian pendekatan terhadap masyarakat dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Fakta Fact Approach di Lokasi Penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini mengkaji pelaksanaan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai perlindungan Pekerja Migran Purna Penempatan. Hasil dari peneliian ini menunjukkan bahwasanya perlindungan terkait purna penempatan di dasarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kemudian untuk Pelaksanaan nya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan ditemukan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah Sampang melainkan juga oleh Intansi Pemerintah yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang seperti pelatihan dan pemberdayaan untuk Purna Pekerja Migran sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Perlu adanya sinegritas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait perluasan perlindungan bagi purna pekerja migran di Kabupaten Sampang, Sejatinya Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa bagi suatu negara dan sudah selayaknya di kondisi pandemi Pemerintah pusat maupun daerah hadir untuk memberikan perlindungan hukum meluli peraturan yang dibuatnya dan pelaksanaan dari perlindungan hukum itu sendiri guna kelangsungan hidup mereka di masa pandemi ini.rnKata Kunci : Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Purna Penempatan.