PENGARUH KUALITAS DAN KUANTITAS PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN HIJAU: STUDI EMPIRIS 161 NEGARA

Nabila Putri Zakariya, Pengaruh Kualitas dan Kuantitas Peran Pemerintah terhadap Pembangunan Hijau: Studi Emiris 161 Negara di bawah bimbingan Rifai Afin, S.E., M.Sc., Ph.D.rnTujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas peran pemerintah kontrol korupsi, kualitas regulasi, dan efektivitas pemerintah, kuantitas peran pemerintah belanja lingkungan dan pajak karbon, serta interaksinya terhadap pembangunan hijau di 161 negara. Penelitian menerapkan metode kuantitatif pada data panel periode 2019-2023 menggunakan model estimasi Fixed Effect Model clustered-robust standard error. Hasil penelitian menunjukkan kualitas peran pemerintah belum memberikan pengaruh yang konsisten terhadap pembangunan hijau, pada indikator regulatory quality berpengaruh negatif signifikan terhadap green development index. Artinya bahwa peningkatan kualitas regulasi belum secara langsung meningkatkan pembangunan hijau apabila tidak didukung oleh implementasi, pengawasan, dan kapasitas kelembagaan yang memadai. Pada aspek kuantitas peran pemerintah, Carbon Tax berpengaruh positif signifikan terhadap peluang ekonomi hijau, inklusi sosial, dan green development index, sedangkan environmental expenditure meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Artinya instrumen fiskal lingkungan memiliki peran dalam mendorong pembangunan hijau, tetapi efektivitasnya bergantung pada ketepatan alokasi dan pelaksanaan kebijakan. Pada aspek moderasi, interaksi carbon tax dengan regulatory quality memperkuat pembangunan hijau, sedangkan interaksi carbon tax dengan control of corruption memberikan pengaruh negatif. Artinya bahwa efektivitas instrumen lingkungan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan mekanisme implementasi kebijakan. Variabel sektor pertanian juga berkontribusi positif terhadap beberapa indikator pembangunan hijau, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan sektor berbasis sumber daya secara berkelanjutan. Sehingga, pembangunan hijau memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal lingkungan dan tata kelola pemerintah yang baik.