PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH TERHADAP TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS TUTUPNYA PERUSAHAAN DI UD. BAROKAH PAMEKASAN

Setiap manusia harus bekerja untuk kelangsungan hidup, dengan bekerja tentunya mendapatkan upah guna mempertahankan hidup dengan baik. Permasalahan yang sering dirasakan oleh pekerja/buruh yaitu mengenai hak pekerja/buruh yang timbul dari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan/pemberi kerja. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dari adanya penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan terkait pemenuhan hak serta upaya pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mencari sumber data atau fakta sosial langsung dari lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.
PHK terjadi karena berakhirnya waktu tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya dan dapat terjadi karena adanya perselisihan antara buruh dan majikan, meninggalnya buruh atau karena sebab lainnya. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang. PHK hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Namun apabila PHK tidak bisa dihindari maka PHK boleh dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perlindungan terhadap pekerja/buruh diatur dalam undang-undang tersebut agar tercapai hubungan kerja yang kondusif dan keberhasilan suatu usaha dapat tercapai dengan baik, pekerja/buruh pun tidak perlu khawatir akan haknya sebagai pekerja/buruh. Perusahaan bertanggung jawab dalam memenuhi isi perjanjian kerja terutama dalam pemenuhan upah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pekerja/buruh, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Perlindungan Hukum