PERLINDUNGAN HUKUM PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN SAMPANG

ABSTRAK
Pemerintah telah mengeluarakan peraturan perundang-udangan mengenai tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanding dengan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Madura yang menjadi kantong pekerja migran. Permasalahan pekerja migran berdokumen dan tidak berdokumen juga menjadi permasalahan dalam upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai amanat UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri, yaitu UU No. 18 Tahun 2017. Adapun yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana proses pelaksanaan penempatan PMI di Kabupaten Sampang dan bagaimana perlindungan pra penempatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sampang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan fakta. Pada penelitian ini yang diangkat mengenai fakta-fakta yang terjadi dan ditelaah secara empiris di kabupaten Sampang yang disampaikan oleh para narasumber. pelaksana pengiriman PMI di dalam dan di luar negeri untuk mencapai peningkatan kesejahteraaan Pekerja Migran. Pelaksanaan pengiriman PMI sebelum ditempatakan di negara penempatan P3MI wajib menyiapkan PMI yang berkualitas. Untuk itu bagi PMI yang belum memiliki keterampilan diberikan pelatihan dan orientasi pra penempatan yang dilaksanakan oleh balai latihan kerja. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pra penempatan terhadap PMI di Kabupaten Sampang dan juga bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan instansi Daerah Kabupaten Sampang. Metode penelitian ini penulis menggunakanpendekatan empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan prses pra penempatan di Kabupaten Sampang berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tetapi dalam pemahannya ada yang tidak sesuai dengan data yang diperoleh dan masih terdapat banyak PMI yang berangkat non procedural. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : minimnya pemahaman prosedur bekerja ke luar negeri, kurang sosialisasi pemerintah mengenai informsasi tentang prosedur menjadi PMI ke masyrakat, maraknya calo/ tekong, minimnya tingkat kualitas sumber daya manusia dalam tingkat pendidikan. Perlindungan pra penempatan yangdilaksanakan oleh pemerintah Sampang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku UU PPMI sebagaimana upaya yang dilakukan mulai dari perlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan yaitu : kerjasama antar instansi pemerintah, sosialisasi menegani informasi PMI, memberikan fasilitas pelatihan kerja, dan pemenuhan prosedur pra penempatan oleh calon PMI. Serta perlindungan jaminan kesehatan.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Pra penempatan