PENGATURAN LEMBAGA PERWAKILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Lembaga perwakilan adalah lembaga yang bertindak dan bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga perwakilan bertindak atas usulan-usulan dari rakyat serta sebagai penyambung aspirasi rakyat. Lembaga perwakilan menjadi salah satu lembaga yang mewakili kata hati rakyat dan sebagai sarana dalam menyampaikan suatu maksud dan tujuan demi kesejahteraan rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan lembaga perwakilan diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan MD3) dalam UU ini tugas, kewenangan, dan fungsi yang berbeda. Hal yang menjadi menarik untuk diteliti adalah bahwa lembaga negara ini merupakan lembaga negara utama yang diatur dalam UUD 1945 dan UUD mengamanatkan untuk diatur dalam UU yang berbeda, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi lagi keberadaan UU MD3 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual. Hasil penelitian ini adalah Pengaturan lembaga perwakilan dalam satu UU dikarenakan untuk mewujudkan lembaga negara yang bekerjasama dengan baik, serta mampu bersinergi terhadap perkembangan dunia ketatanegaraan, dengan adanya penyatuan ini maka diharapkan dapat mengatur sistem ketatanegaraan yang lebih baik. Maka dengan demikian penulis menyarankan untuk mengadakan penggantian UU MD3 ini, penggantian UU ini dilakukan dengan memecah pengaturan dari tiap-tiap lembaga perwakilan sehingga setiap lembaga perwailan memiliki pengaturan tersendiri, serta tidak menyatu dengan lembaga perwakilan lainnya yang telah jelas memiliki wewenang, tugas serta fungsi yang berbeda. Dengan demikian uu MD3 diganti dengan UU baru yang mengatur lembaga perwakilan secara tersendiri. Dengan demikian dari terwujudnya penggantian UU MD3 ini maka amanat dari UUD yang mengamanatkan untuk diatur dalam UU bisa terealisasikan.

Kata kunci : Pengaturan – lembaga perwakilan – sistem ketatanegaraan