Jajanan Kiloan Repacking Tanpa Label Ditinjau Dari Prespektif Maslahah Dan PP No.69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Studi Kasus di Kecamatan Gedangan Sidoarjo)

Repacking merupakan hal yang berkaitan dengan proses produksi, sering dijumpai dalam merepacking tersebut tidak adanya label. Label yang sejatinya adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Peneliti tertarik untuk mencari dan menganalisis sistem repacking tanpa label ditinjau dari PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Mas{lah{ah di Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana praktik repacking jajanan kiloan tanpa label di Kecamatan Gedangan Sidoarjo? 2) Bagaimana analisis mas{lah{ah dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan terhadap repacking tanpa label pada jajanan kiloan di Kecamatan Gedangan Sidoarjo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field reseacrh) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni perlindungan hukum repacking tanpa label, sedangkan sumber data sekuder didapat dari literatur buku, jurnal tentang label dan mas{lah{ah.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam praktiknya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak melabeli kembali sesuai dengan kemasan asli 2) Repacking jajanan kiloan termasuk dalam tingkatan mas{lah{ah h}a>jiya>h dimana label bentuk penyempurnaan bagi kemaslahatan sebelumnya, segi eksistensinya Mas{lah{ah Mursalah sebab repacking tanpa label bukan aturan khsusus yang dibenarkan oleh syara’ ataupun ditolak oleh syara’, segi kandungannya Mas{lah{ah’a>mmah berkaitan dengan hajat orang banyak maka repacking menggunakan label termasuk kepentingan umum, dalam segi perubahannya merupakan Mas{lah{ah Al-Mutaghayyirah dimana akan terjadi perubahan dalam masyarakat mengenai atuuran repacking tersebut. Praktik repacking tanpa label tersebut belum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3 dan 2 PP No.69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan mengenai kewajiban pencatuman label.