Pendaftaran Perjanjian Waralaba Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010

Good governance merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance seharusnya ditegakkan dalam berbagai institusi penting dalam pemerintahan. Banyaknya pelaku usaha yang kurang paham hukum, mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Salah satunya yang menjadikan fokus adalah tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dengan tidak mendaftarkan perjanjian waralaba. Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai apakah ketentuan pendaftaran perjanjian waralaba di kota Surabaya sudah mencerminkan prinsip good governance serta pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surabaya terhadap penerima waralaba yang tidak memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitan normatif merupakan jenis penelitian dengan cara mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum terkait dengan apa yang diteliti. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa ketentuan pendaftaran perjanjian waralaba berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian belum dapat dikatakan mencerminkan prinsip good governance. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk dapat mencapai good governance dalam tata pemerintahan di kota Surabaya, maka prinsip-prinsip good governance tersebut hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan.