Penyelesaian Sengketa Tanah di area Desa Martajasah Mlajah Kecamatan Bangkalan Menurut Fiqih Muamalah dan Undang-undang Pokok Agraria

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Di Area Desa Martajasahh, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan Menurut Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui penyelesaian Sengketa tanah di Area Desa Martajasahh, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan serta mengetahui penyelesaian Sengketa tanah di Area Desa Martajasahh, Mlajah, Kecamatan Kota, Bangkalan menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Pokok Agraria.Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian Sengketa tanah menurut hukum Islam antara lain ash sulh (kesepakatan damai), tahkim (arbitrase), wilayat al qadha (kekuasaan kehakiman). Secara umum penyelesaian perSengketaan tanah Di Area perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang berSengketa dan juga para pihak yang berwenang, perSengketaan ini diselesaikan dengan cara perdamaian. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum positif yang memberikan alternatif atau cara penyelesaiaan Sengketa yaitu dengan cara perdamian.
Ketentuan dalam Bagian Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (UUPA) mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Konversi, termasuk hak eigendom. Dari pernyataan di dalam Pasal 1 Ketentuan ketentuan Konversi dapat diartikan bahwa hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UU tersebut menjadi hak milik
,kecuali jika yang mempunyai tanah tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21 UUPA yaitu bukan warganegara Indonesia. Adapun penyelesaian Sengketa kepemilikan tanah ditempuh melalui BPN, untuk mengeluarkan keputusan penegasanpihak yang berhak atas tanah,Pengadilan Negeri setempat untuk pengajuan gugatan, dan atau Kepolisian guna membuat laporan terjadinya tindak pidana.