TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FIDUSIA PADA PRODUK MJB (MULTI JASA BAROKAH) DENGAN AKAD RAHN TASJILY (Studi Kasus Bmt Ugt Sidogiri Cabang Tanah Merah)

Islam merupakan agama yang di dalamnya terdapat ajaran yang lengkap. Salah satunya adalah bermuamalah. Penduduk indonesia yang mayoritas Muslim sudah mulai melirik lembaga keuangan syariah agar dapat bermuamalah dengan baik dan benar. Salah satu lembaga keuangan syariah ini adalah BMT UGT Sidogiri. pada BMT UGT Sidogiri ini terdapat pembiayaan dengan produk MJB yang menggunakan akad Rahn Tasji>ly> juga memberlakukan fidusia pada produk tersebut. maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fidusia pada Produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan akad Rahn Tasji>ly>.penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Dapat mengetahui pelaksaan fidusia pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan akad rahn tasji>ly> dan 2) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fidusia pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan akad rahn tasji>ly>.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu analisa yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan.
Hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap fidusia pada produk MJB (Multi Jasa Barokah) dengan akad rahn tasjil>y>adalah sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akan dilaksanakan apabila anggota tidak memiliki i’tikad baik untuk memenuhi kewajibannya.Jika anggota memiliki i’tikad baik untuk memenuhi kewajibannya maka dapat dilakukan reschedule. Kedua, Adanya fidusia diperbolehkan, hal ini berlandasakan pada kaidah fiqh “pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” dan mengacu pada prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.