Implementasi Alih Sewa Atas Tanah Dan Bangunan Di Lingkungan Pasar Daerah Bancaran Kabupaten Bangkalan

Tanah merupakan bagian dari bumi yang mempunyai banyak manfaat dan
dapat digunakan untuk kepentingan bangunan, salah satunya untuk bangunan pasar.
Tanah dan Bangunan di Pasar Bancaran Kabupaten Bangkalan merupakan asset
milik Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada masyarakat berdasasarkan hak
sewa atau hak sewa untuk bangunan. Terjadinya hak sewa berdasarkan perjanjian
sewa yang terjadi antara pihak penyewa dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan
akan tetapi, tidak semua pelaksanaan sewa berjalan dengan lancar. Permasalahn
yang terjadi di Pasar Bancaran kabupaten Bangkalan terdapat penyewa yang tidak
membayar atau memperpanjang sewa tanah dan bangunan yang ada di Pasar
Bancaran, ditambah lagi penyewa tersebut melakukan perbuatan alih sewa yang
tidak diperbolehkan. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah
perbuatan alih sewa tersebut dapat dibenarkan dan akibat hukum peralihan sewa
atas tanah dan bangunan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris
dengan menggunakan pendekatan sosio-legal atau pengumpulan fakta dan data
yang dihubungkan dengan pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perbuatan alih sewa yang
dilakukan oleh penyewa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan hak sewa untuk
bangunan dalam UUPA berdasarkan perjanjian sedangkan praktik sewa atas tanah
dan bangunan di Pasar Bancaran dilakukan dengan perjanjian khusus yang
diharuskan menempati bangunan dengan izin yang diberikan. Akibat hukumnya
terhadap perjanjian alih sewa antara penyewa dengan pihak ketiga batal demi
hukum dan perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk perbuatan melawan hukum
terhadap Pemerintah Daerah selaku pemilik tanah serta pihak ketiga menempati
tanah dan bangunan berdasarkan alas hak yang tidak dapat dibenarkan.
Kata Kunci : Tanah dan Bangunan Pasar Bancaran, Hak Sewa Untuk
Bangunan, Alih Sewa