PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA DI KABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAK
Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan putusnya suatu pekerjaan yang kerap dilakukan oleh mayoritas pengusaha/ majkan kepada pekerja/ buruh baik dalam perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi sampai saat ini masih menjadi celah bagi suatu perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) khususnya di Kabupaten Pamekasan dan pemenuhan hak-hak bagi pekerja/ buruh jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kualitatif yang artinya memperoleh data dari isu hukum yang diangkat dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi menyimpang dari aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak didasari pula bukti yang kuat oleh perusahaan. Para pekerja/ buruh tidak menempuh upaya hukum apapun terhadap perusahaan karena PT. Surya Mustika Nusantara Kabupaten Pamekasan telah beritikad baik dengan memberikan pesangon/ upah kepada pekerja/ buruh meskipun faktanya pada kasus tersebut uang pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perusahaan hanya membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pada Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu jelas menyimpang dan tidak sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi maka pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Efisiensi, Hak-hak Pekerja/ buruh, Perselisihan Hubungan Industrial.