Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Pamekasan di Masa Pandemi

Kemunculan Virus Covid-19 memberikan dampak sangat luar biasa terhadap kehidupan di dunia, sejak munculnya di China pada tahun 2019 pandemi ini telah memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan perekonomian maupun bidang lain terkhusus di bidang Ketenagakerjaan. Di Bidang Pekerja Migran Indonesia mengakibatkan Pekerja Migran Indonesia kesusahan baik yang masih berada di Negara Penempatan maupun yang telah kembali ke Indonesia. Pemerintah perlulah memberikan suatu perlindungan hukum bagi mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maupun peraturan perundang-undangan terkait. Rumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan pekerja migran Indonesia di masa pandemic dan bagimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja migran pamekasan di masa pandemi. Tujuan penelitian ini adalah ini agar dapat memahami pengaturan tentang perlindungan pekerja migran Pamekasan di masa pandemi dan pelaksanaan perlindungan hukum dari adanya pengaturan tersebut serta melihat suatu keefektifan suatu pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Pamekasan selama masa pandemi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau sosial Legal Reseach dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan kasus di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia kepada Pekerja Migran Indonesia seperti Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dll, dan ditemukan bahwa pada saat kondisi pandemi tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah Pamekasan kepada para Pekerja Migran Indonesia pahlawan devisa negara.
Kata Kunci : Virus Covid-19, Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum