KEABSAHAN GELAR PERKARA TERBUKA DALAM KASUS PENISTAAN AGAMA OLEH BASUKI TJAHAJA PURNAMA SESUAI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Basuki Tjahaja Purnama diduga melakukan penistaan agama karena
pidatonya yang menyinggung AL-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Badan
Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Rebuplik Indonesia melakukan penyidikan
terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Dalam proses penyidikan tersebut
dilaksanakan gelar perkara secara terbuka. Gelar perkara secara terbuka
dilaksanakan atas permintaan Presiden Jokowi. Gelar perkara diatur menjadi dua
bagian, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Metode penelitian
yang digunakan yaitu penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan
bahwasanya terjadi ketidaksahan proses rangkaian penyidikan dalam gelar perkara
secara terbuka kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Proses gelar
perkara terbuka tersebut dilakukan tanpa dasar hukum. Sifat pelaksanaan gelar
perkara memang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ataupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tetapi penyidikan seharusnya
dilaksanakan secara tertutup guna melindungi bukti-bukti tindak pidana. Akibat
hukumnya penyidikan tersebut dianggap tidak sah. Basuki Tjahaja Purnama dapat
mengajukan Praperadilan ataupun ganti rugi karena penetapan tersangka yang
dilakukan terhadapnya tanpa dasar hukum.
Kata kunci:penyidikan, gelar perkara