PELAKSANAAN PENDAFTARAN MEREK PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pendaftaran merek terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM) di Kabupaten Bangkalan. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia, produksi produk dalam meningkatkan inovasi dilakukan oleh sektor UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang dibedakan berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum mengajukan permohonan pendaftaran merek produk usahanya. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu mengenai kurang meratanya penyuluhan tentang merek, jangka waktu pendaftaran dianggap lama, serta kekhawatiran biaya mahal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun penyelenggaraan pendaftaran merek pada produk pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bangkalan belum dilaksanakan secara maksimal. Akan tetapi pihak instansi pemerintah kabupaten seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan, serta instansi pemerintah provinsi Jawa Timur yaitu Kemenkumham Kanwil Jawa Timur saling bahu-membahu mengupayakan cara untuk menyelesaikan hambatan tersebut, salah satunya memberikan fasilitas pendaftaran merek gratis. Hal ini untuk menunjang inisiatif pelaku usaha mendaftarkan mereknya disamping kaidah pendaftaran merek bersifat memaksa untuk mendapatkan hak ekslusif guna mendapatkan pelindungan hukum mengingat pelindungan hukum hanya diperoleh ketika merek sudah didaftarkan.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Pelindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Produk, dan UMKM.