KEKUATAN NILAI PEMBUKTIAN SERTIFIKAT PENGGANTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Putusan Mahkamah Agung tentang penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2011/PN.Stg dan Putusan Nomor 20/PDT/2013/PT.PTK serta Putusan Nomor 1597/Pdt/K/Stg. Permasalahan dalam putusan tersebut tentang kekuatan hukum pembuktian sertifikat pengganti hak atas tanah dan kepastian hukum sertifikat pengganti hak atas tanah. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Hasil penelitian yaitu mengetahui mengenai kekuatan hukum pembuktian sertifikat pengganti Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian, karena menganut sistem publikasi negatif yang berunsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Disisi lain Kepastian hukum sertifikat pengganti mempunyai perlindungan hukum, dikarenakan peralihan lelang yang dilakukan sesuai dengan syarat, prosedur yang telah ditetapkan dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.