DISKRESI APARAT POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS MENYALAHI MARKA JALAN DENGAN MELAWAN ARUS DI KOTA BANGKALAN

Penelitian ini didasarkan pada munculnya gejala hukum dalam suatu masyarakat yang mengantarkan pada ketidak percayaan pada masyarakat terhadap aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi. Polisi dapat melakukan tindakan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Pelakasanaan kewenangan diskresi polisi bersifat situasional sehingga sangat sulit pengawasannya. Tidak ada batasan yang pasti yang diberikan undang-undang mengenai diskresi polisi, sehingga hal ini yang menyebabkan munculnya gejala hukum tersebut. Namun, walaupun demikian diskresi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian karena undang-undang yang dibuat oleh legislator sangat bersifat umum, sehingga tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum.
Permasalahan dalam skripsi ini ialah, “apa yang menjadi pertimbangan Polri dalam membela diskresi terhadap pelanggaran lalu lintas”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris (sosio legal research) dengan sumber data yang berasal dari hasil penelitian diwilayah Hukum Polres Bangkalan khususnya di Kota Bangkalan. Data diperoleh melalui wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi polisi khususnya terhadap penyaringan perkara pidana penerapannya lebih cenderung pada perkara yang dilakukan oleh pengguna jalan. Walaupun masih bersifat abstrak/sulit dilihat dikelembagaannya karena sifat situasionalnya. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi diwilayah hukum Polres Bangkalan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas, sedangkan eksternal meliputi faktor social budaya, faktor masyarakat, faktor pendidikan, faktor perbuatan, faktor para pihak.

Kata kunci : Diskresi, Aparat Polri, Pelanggaran Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan.