PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HILANGNYA UANG ELEKTRONIK PENGGUNA YANG DISIMPAN DALAM DOMPET ELEKTRONIK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Uang Elektronik Pengguna Yang Disimpan Dalam Dompet Elektronik. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pola perilaku manusia untuk mencari informasi dan macam-macam layanan elektronik semakin mudah. Teknologi yang sedang digemari oleh masyarakat yaitu financial Technology. Dengan adanya Revolusi Fintech dari 1.0 sampai ke 3.0 membuat industri baru di bidang teknologi seperti perbankan yang kegiatannya mengumpulkan uang dari masyarakat di sebut dengan Dompet Elektronik (e-wallet). Dompet elektronik mempunyai istilah digital payment yang merupakan teknologi terbaru untuk masyarakat sebagai pembayaran non-tunai secara elektronik dan praktis dalam bertransaksi. Permasalahan terhadap dompet elektronik terjadi saat uang elektronik yang disimpan dalam dompet elektronik tiba-tiba hilang. Karena pada perjanjian yang diatur oleh pengguna dan penerbit elektronik tidak terdapat mekanisme pengembalian uang elektronik yang tersimpan dalam dompet elektronik. Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalaam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum pengguna dompet elektronik atas hilangnya uang elektronik dan upaya hukum apa yang digunakan pengguna dompet elektronik jika saldo uang elektronik hilang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut dan menganalisis kemudian didiskripsikan menjadi jawaban isu hukum yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, Perlindungan hukum atas hilangnya uang elektronik pengguna yang disimpan dalam dompet elektronik. pada terms and conditions dari penerbit dompet elektronik tidak adanya mekanisme pengembalian dana seperti yang diatur oleh Pasal 43 ayat (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik dan Upaya hukum yang dilakukan oleh pengguna dompet elektronik yaitu yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada konsumen di sektor keuangan diatur pada Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan