PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT TERBANG KOMERSIAL ATAS TERJADINYA PEMBONGKARAN BAGASI TERCATAT SAAT PROSES PENERBANGAN

ABSTRAK
Di Indonesia tersedia beberapa macam model transportasi, salah satunya adalah
transportasi angkutan udara yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang menjadi pilihan
yang paling utama untuk berpergian jauh karena pesawat terbang hanya
membutuhkan sedikit waktu untuk sampai di tempat tujuan. Hal tersebut yang
menjadi daya tarik bagi masyarakat. Fasilitas bagasi digunakan untuk memberikan
kenyamanan bagi penumpang membawa barang bawaannya. Bagasi terbagi
menjadi 2 (dua) yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Hingga saat ini masih marak
kasus mengenai kerusakan bahkan sampai kehilangan barang yang masuk dan
disimpan di bagasi tercatat. Oleh karena itu, penumpang pesawat terbang yang
mengalami kerugian terhadap barang bawaannya mempunyai hak untuk meminta
pertanggung jawaban terhadap maskapai penerbangan, sehingga perlu kiranya
tanggung gugat maskapai penerbangan dalam melakukan proses pengangkutan
barang di bagasi tercatat pesawat terbang dan mengkaji upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh penumpang atas terjadinya pembongkaran barang milik penumpang
saat proses penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi solusi atas
masalah yang di hadapi penumpang yang mengalami kerugian pengangkutan
menggunakan pesawat terbang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maskapai
penerbangan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang yang
mengalami kerusakan atau kehilangan barang di bagasi tercatat yang diatur
berdasarkan Pasal 144 UU Penerbangan jo Pasal 5 ayat (1) PERMENHUB 77/2011.
Perlindungan hukum bagi penumpang pesawat terbang dan beberapa upaya hukum
bagi penumpang yang dirugikan oleh maskapai penerbangan seperti pembongkaran
bagasi tercatat saat proses penerbangan yaitu antara lain UU Penerbangan,
PERMENHUB 77/2011, dan UUPK. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang
adalah pengangkut akan bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian.
Dengan demikian perlindungan yang diberikan kepada penumpang pesawat terbang
ketika barang bawaan bagasi tercatat maupun bagasi kabin mengalami kerusakan
atau kehilangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kata kuncinya : perlindungan hukum; penumpang; pesawat terbang; komersial;bagasi tercatat; penerbangan