ANALISIS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEKERJA MENGENAI KLAUSUL “WAJIB MEROKOK PRODUK INDUSTRI ROKOK” PADA PERUSAHAAN PT. SEHAT TENTREM JAYA LESTARI JOMBANG

ABSTRAKrnSesuai dengan kedudukan dan peranan tenaga kerja yang lemah dalam suatu pembuatan Perjanjian kerja, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dalam menjamin kesamaan dan kesetaraan serta kesempatan para tenaga kerja tanpa adanya diskriminasi apapun demi mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu nya adalah dalam pembuatan PKWT perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang mencantumkan isi perjanjian yang dimana berisi kalimat “wajib merokok produk industri rokok dari perusahaan itu”. Bahwa dalam kalimat tersebut mencerminkan adanya paksaan, jika dibaca secara sekilas dapat menggirirng penulis untuk dapat mengartikan bahwa perusahaan mewajibkan atau memaksakan kehendak kepada para pekerja untuk merokok merek rokok dari perusahaan tersebut. Opini ini muncul disebabkan karena tidak adanya penjelasan yang terperinci tentang semua isi perjanjian dalam PKWT pada perusahaan tersebut.rnJenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris Yuridis atau penelitian lapangan yaitu kajian mengenai norma yang ada serta pemberlakuannya di masyarakat dengan pendekatan fakta melihat langsung keadaan riilnya seperti apa, dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan Sekunder dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian Perusahaan PT.Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang.rnPerlindungan Hukum yang akan didapatkan oleh para pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban pekerja mengenai klausul “Wajib Merokok Produk Industri Rokok” dalam PKWT antara pekerja dengan Perusahaan PT. Sehat Tentrem Jaya Lestari Jombang berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah klausul tersebut batal demi hukum, Pekerjaan yang dilaksanankan memang tidak melanggar undang-undang atau bukan pekerjaan yang dilarang, namun didalam perjanjian kerja tersebut terdapat ketentuan yang bertentengan dengan undang-undang, yaitu bertentangan dengan UU HAM sehingga termasuk melanggar dasar pembuatan perjanjian yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan dan memiliki akibat hukum klausulnya batal demi hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sebagai akibat dari melanggarnya dasar perjanjian kerja huruf d. Maksud dari kalusul batal demi hukum adalah klausul tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada. merokok.rnKata Kunci : Perjanjian Kerja,Perlindungan Hukum, PT Sehat Tentrem Jaya Lestari.