DUAL PERSONA IN POLITICAL COMMUNICATION: PRAKTIK PERSONAL BRANDING POLITISI PEREMPUAN GEN Z MELALUI INSTAGRAM

Skripsi ini mengkaji pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam kerangka perlindungan hak anak. Penelitian berangkat dari realitas bahwa meskipun konsep ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai wujud keadilan restoratif, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Akar persoalan terletak pada belum adanya pengaturan teknis yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penjatuhan dan pelaksanaan sanksi ini di berbagai pengadilan. Tanpa panduan yang jelas, pelatihan kerja beresiko kehilangan wujudnya sebagai sarana rehabilitas dan berubah menjadi sekedar formalitas hukum belaka. Lebih dari itu, penelitian ini menegaskan bahwa kesuksesan konsep ini tidak dapat dilepaskan dari peran serta orang tua. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata, tanggung jawab hukum dan moral orang tua untuk mendampingi anak menjadi pilar penopang dalam proses pelatihan kerja. Keterlibatan aktif mereka dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengalaman ini tidak hanya membekali anak dengan keterampilan, tetapi juga menjadi wahana pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial yang bermakna. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan kerja sebagai pengganti denda hanya akan membuahkan hasil yang optimal bagi kepentingan terbaik anak ketika diiringi dengan regulasi yang komprehensif dan dukungan nyata dari lingkungan terdekat, terutama keluarga.