PEMENUHAN HAK KEPARIWISATAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BOJONEGORO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAKrnPada perayaan Hari Pariwisata Sedunia tahun 2016, UNWTO mengangkat isu ’’Tourism Promoting Universal Accessibility”. Didalamnya membahas isu pariwisata salah satunya yaitu, hak mendasar dalam berwisata diseluruh dunia harus dipastikan terpenuhi bagi tiga kalangan salah satunya yaitu, penyandang disabilitas. Dibojonegoro Ada tiga wisata andalan yang menyedot perhatian wisatawan, yakni wisata Kayangan Api, Dander Water Park dan Waduk Pacal, Segala bentuk penyelenggaran kepariwisataan harus dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi pelaku wisata, khususnya bagi penyandang disabilitas sensorik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun dalam faktanya pemenuhan aksesibilitas dan perlindungan hukum belum sesuai, sehingga menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kab. Bojonegoro belum berjalan sebagaimana mestinya, Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan hak kepariwisataan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak kepariwisataan di Kabupaten Bojonegoro.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, adapun pendekatan penelitiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis proses bekerjanya suatu norma dalam kenyataan di lapangan terkait kesesuaian pemenuhan hak kepariwisataan bagi penyandang disabilitas sensorik di Kabuputen Bojonegoro.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat pelaksanaan hak kepariwisataan penyandang disabilitas sensorik sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang tidak sesuai dengan mestinya, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai wisatawan juga tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga wisatawan disabilitas masih dirugikan.rnKata Kunci: Pemenuhan Hak, Penyandang disabilitas, kepariwisataan.