PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH YURIDIKSI KABUPATEN BOJONEGORO

ABSTRAKrn Semakin banyaknya kendaraan bermotor di jalan raya yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat yang berkendara tidak mematuhi aturan berlalu lintas maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan, sebagi upaya dalam meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat SATLANTAS POLRES Kabupaten Bojonegoro menerapkan sistem Tilang berbasis elektronik (ETLE) sebagai tindakan antisipasi pelanggaran tersebut. ETLE merupakan teknologi yang mengandalkan bantuan dari kamera perekam untuk sebagai alat bukti tilang di persidangan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui secara pasti terhadap penegakan hukum sistem tilang elektronik di Kabupaten Bojonegoro. Medotode Penelitian kualitatif sebagai alat untuk mendeskripsikan tentang peristiwa dilokasi penelitian dengan mengamati secara langsung kejadian yang terjadi di lapangan, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diambil melalui teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi dan kemudian melakukan teknik analisis data. Hasil temuan penelitian bahwa penerapan ETLE di Kabupaten Bojonegoro telah memiliki mekanisme nasional dan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas. Penegakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Bojonegoro telah sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan, PP No. 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, serta sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) (2) UU No. 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Eletronik. Namun masih ada kendala yang terjadi ketika melaksanakan sistem tilang Elektronik ini. Pihak Polres dan Pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang menjadi sebuah hambatan Dalam penerapan tilang elektronik (ETLE) Di Kabupaten Bojonegoro. Serta Menambah sarana prasarana pendukung untuk meminimalisir meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas.rnKata kunci: Penegakan Hukum, ETLE.