KEABSAHAN SURAT-SURAT PENGANTAR YANG DIKELUARKAN OLEH RT/RW SEBAGAI SYARAT UTAMA DALAM PENGURUSAN KEPENDUDUKAN

ABSTRAK
Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang pedoman pembentukan organisasi
lembaga ketahanan masyarakat, rukun warga, dan rukun tetangga adalah dasar dari
lembaga rukun tetangga dan rukun warga. Didalam Peraturan Daerah tersebut dimuat
pengertian, tujuan pembentukan dan kedudukan dari lembaga rukun tetangga dan
rukun warga. Berdasarkan Peraturan tersebut, lembaga rukun tetangga dan rukun
warga bukanlah merupakan lembaga Negara akan tetapi lembaga kemasyarakatan.
Hal ini disebabkan karena pembentukan lembaga rukun tetangga dan rukun warga
yang bisa disebut dengan RT/RW berdasarkan musyawarah warga setempat yang
berada diwilayah kelurahan tertentu. Disebut sebagai lembaga kemasyarakatan juga
karena pendapatan atau gaji yang diterima oleh RT/RW ini berasal dari sumbangan
kas desa atau kelurahan setempat.
Dalam hal pengurusan kependudukan, surat-surat yang diterbitkan oleh
lembaga RT/RW ini menjadi salah satu syarat utama yang harus dilengkapi. Dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan
tat cara pendaftaran penduduk dan catatan penduduk sipil menyebutkan hampir 9
peristiwa kependudukan yang memerlukan surat pengantar dari lembaga RT/RW. Ini
menunjukan bahwa fungsi dari lembaga RT/RW sangat besar. Surat-surat yang
dikeluarkan dari lembaga kemasyarakatan dijadikan syarat untuk peristiwa
kependudukan yang sangat mendasar dalam masalah kependudukan. Ini harus
diluruskan bagaimana kedudukan dari lembaga RT/RW ini, apakah termasuk
lembaga Negara atau lembaga kemasyarakatan. Hal tersebut dapat menjadi landasan
bagaimana pengawasan kerja yang dilakukan oleh lembaga RT/RW. Karena
pengawasan akan memberikan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanakan kerja.
Pengawasan yang baik akan menimbulkan kinerja yang baik juga.
Kata kunci: kedudukan lembaga RT/RW – Surat pengatar RT/RW – Pengawasan
lembaga RT/RW