PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2013

Hakim Konstitusi merupakan salah satu dari dua pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia, selaku pengawal dari Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagai The Guardian of Constitution tentu orang-orang dapat memegang kekuasaan tersebut haruslah orang yang benar-benar orang yang tepat memegang kekuasaan tersebut, mengingat masa depan Bangsa Indonesia dapat dikatakan berada di tangan sembilan hakim konstitusi tersebut, berkaitan dengan hal tersebut, tentu pengaturan terkait dengan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi, dari awal hingga akhir perlulah di atur secara lebih baik, mengingat aturan yang berlaku saat ini (Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi atau UU MK) sangat jauh dari kata sempurna dan bahkan di beberapa bagian mengalami kekosongan hukum, dari mulai persyaratan hingga proses uji kepatutan dan kelayakan, sehingga dapat menimbulkan celah-celah yang mungkin dapat di manfaatkan bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Sebagai sesuatu hal yang paling mendasar yaitu Pengangkatan Hakim Konstitusi tentulah harus mendapatkan perhatian bagi semua pihak, hal ini tentu dikarenakan merupakan pondasi penting bagi kelangsungan masa depan Bangsa Indonesia khususnya Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan permasalahan tersebut, Presiden dengan kewenangannya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi (PERPPU MK), dan salah satu bagian penting yang di ubah dan di tambah ialah berkaitan dengan Persyaratan Hakim Konstitusi ,Proses penjaringan & pemilihan Hakim Konstitusi, dan hasilnya jika kita bandingkan dengan UU MK, PERPPU MK jauh lebih baik dan lebih kompleks, sehingga layak untuk disahkan menjadi UU MK yang baru.