PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH MINIMUM DI PT.X SURABAYA

Perjanjian kerja disusun antara Pengusaha dan Pekerja/buruh. Selain melibatkan kedua pihak tersebut, perjanjian kerja juga melibatkan pihak pemerintah untuk memegang peran checks and balance. Salah satu hal yang diatur dalam perjanjian kerja adalah upah bagi pekerja. Pemerintah membuat kebijakan penangguhan pembayaran upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu membayar upah pekerja/buruh sesuai dengan upah minimum. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimanakah pelaksanaan penangguhan pembayaran upah minimum dengan mengambil sampel perusahaan PT X SURABAYA yang berlokasi di Kota Surabaya. Serta meneliti bagaimanakah peran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur selaku wakil pemerintah dibidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melaksanakan penangguhan pembayaran upah minimum tidak sesuai dengan aturan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio – legal research, dengan menggunakan pendekatan Fakta. Penelitian ini menggunakan metode analisa Deskriptif Kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT X SURABAYA merupakan satu dari beberapa perusahaan yang mendapat persetujuan untuk melakukan penangguhan pembayaran upah minimum. Akan tetapi, penangguhan upah yang disetujui lebih rendah dari upah minimum tahun lalu, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI No: Kep.231/MEN/2003. Selain itu, PT X SURABAYA memberikan upah kepada pekerja/buruh lebih rendah dari penangguhan pembayaran upah minimum yang disetujui, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Keberadaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil pemerintah dibidang ketenagakerjaan yang memegang kewenangan untuk mengawasi setiap perusahaan, sehingga masih terdapat perusahaan yang melaksanakan penangguhan pembayaran upah minimum tidak sesuai dengan aturan.

Kata kunci : Hubungan Kerja – Penangguhan – Pembayaran upah minimum