PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN HUKUM TERHADAP EKONOMI KREATIF SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAKrnEkonomi kreatif Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, terutama ekonomi kreatif sektor pariwisata. Namun di balik potensi ekonomi kreatif sektor pariwisata yang ada tersebut memiliki beberapa masalah terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan hukum, seperti pelaku ekonomi kreatif kekurangan modal, pelaku ekonomi kreatif tidak memiliki izin usaha, produk yang dimiliki belum memiliki sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), adanya premanisme dalam kawasan ekonomi kreatif sektor pariwisata dan terakhir tidak adanya tempat promosi bagi pelaku usaha ekonomi kreatif sector pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan (field study) yaitu dengan cara mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi dan pengamatan di lapangan. Dengan analisis data yang digunakan adalah metode dekriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap ekonomi kreatif sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan berpedoman pada beberapa Peraturan Perundang-undangan, namun peraturan pedoman utamanya adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, serta di dukung dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bangkalan, yang mengatur jam jualan PKL di Kota Bangkalan. Namun dalam implementasinya Peraturan tersebut belum secara penuh memberikan perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Kabupaten Bangkalan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan hukum bagi ekonomi kreatif sektor pariwisata dengan mendorong pelaku usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), membantu mendaftarkan HKI, bantuan permodalan, pendampingan usaha, mendorong pelaku usaha masuk e-Katalog Lokal maupun Nasional, pelatihan dan pendidikan serta mengikutkan pelaku usaha dalam pameran tingkat regional maupun nasional sebagai bahan promosi ekonomi kreatif.rnKata Kunci: Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perlindungan dan Pemberdayan