ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYIARAN BERBASIS DIGITAL STREAMING DI INDONESIA

Dalam perkembangannya saat ini penyiaran televisi memiliki berbagai variasi yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi bagi pelaku usahanya akan tetapi juga memudahkan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemirsanya. Dan penyiaran yang paling baru saat ini adalah Digital Streaming, berbeda dengan penyiaran tv pada umumnya yang membutuhkan tv, antena, dan decoder yang membutuhkan ruang dan tempat, dengan penyiaran Digital Streaming saat ini kita dapat menonton tv dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan berbagai gadget yang terkoneksi dengan internet. Metode penelitian yang digunakan ada normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan serta metode analisa induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu hal yang khusus untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih luas dan bersifat umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus diperuntukan guna mendasari kegiatan penyiaran berbasis Digital Streaming di Indonesia, dan dalam hal kewenangan pemerintah terhadap penyiaran berbasis Digital Streaming di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait penyiaran berbasis Digital Streaming di Indonesia saat ini dimiliki oleh Menteri(KOMINFO), KPI, dan BRTI berkaitan dengan kewenangannya masing-masing terkait unsur yang ada dalam penyiaran berbasis Digital Streaming yakni, penyelenggara sistem elektronik, penyiaraan, dan telekomunikasi. Selain itu mengenai permasalahan seperti halnya perlindungan konsumen terkait berlangganan Penyiaran berbasis Digital Streaming, permasalahan HKI terhadap Hak Cipta nama domain, Pencemaran nama baik atau pornografi terkait Penyiaran berbasis Digital Streaming, perizinan pendirian perusahaan, izin siaran masih belum diatur secara khusus

Kata kunci :Pengaturan, Kewenangan, Penyiaran, Digital Streaming.