PEGAWASAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ABSTRAK

DalamUndang- undang Dasar 1945 (UUD 1945) sudahdiaturtentanglembagapengawaskehakiman yang tertulispadapasal 24 B ayat 1 :”Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”namun pada implementasinya hal ini tidak terlaksana, terlebih dengan keluarnya putusan Mahkah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang kewenagan Komisi Yudisial yang diajukan 31 Hakim Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormative. Adapun pendekatan masalah menggunakanstatute approuachdankonseptual
Undang-undang Dasar 1945 tidak memisahkan pengertian hakim berdasarkan ruang lingkup, maka semua hakim dalam ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai hakim.Didalampasal 42 Undang-undangNomor 48 tahun 2009tentangKekuasaanKehakimanmenyatakanbahwa:
“Dalam rangka menjagadan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, sertaperilaku hakim, KomisiYudisialdapatmenganalisis putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum yang tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi setelah adaya Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 maka Komisi Yudisial tidak berhak lagi menggawasi Hakim Mahkamah Konstitusi