PROBLEMATIKA PENGATURAN PERSYARATAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI PENGURUS PARTAI POLITIK

ABSTRAKrnAdanya ketidakselarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tidak boleh diberlakukan secara surut. Pertimbangan putusan tersebut memuat asas non-retroaktif. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65P/HUM/2018 memberikan kesempatan kepada pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Hakikatnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan, melainkan hanya tidak dapat diberlakukan secara surut kepada peserta yang telah mengikuti proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018.rnDari uraian analisis yang dilakukan, kesimpulannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/ HUM/2018 berimplikasi terhadap proses pencalonan anggota DPD. Adapun implikasinya yaitu membolehkan seorang pengurus partai politik yang mengikuti proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019, meskipun hanya berlaku terhadap Oesman Sapta Odang karena pada dasarnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan, melainkan hanya tidak dapat diberlakukan secara surut kepada peserta yang telah mengikuti proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.rnKata Kunci : Asas Non-retroaktif, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/ HUM/2018