Analisis Potensi Ekonomi Terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan inklusif penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan.rnDalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informanrnyang dipilih, yaitu Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan TenagarnKerja, Ketua Komunitas Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI),rndan tiga perwakilan penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pembangunan inklusif di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan penyandang disabilitas. Program pelatihan kerja yang ada masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, sumber daya yang tersedia terbatas, baik anggaran maupun tenaga pendukung, sehingga menghambat efektivitas implementasi. Selain itu, koordinasi antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun komunitas penyandang disabilitas, masih lemah, yang berimplikasi pada rendahnya aksesibilitas dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta keterbatasan aksesibilitas fisik dan informasi yang ramah disabilitas di tempat kerja dan fasilitas umum. Ketimpangan ini menyebabkan hilangnya potensi kontribusi penyandang disabilitas terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan kebijakan yang lebih inklusif, pelatihan keterampilan yang relevan, dan peningkatan aksesibilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi daerah.