Permohonan Pailit Atas Kontran Yang Mengandung Klausula Arbitrase (Analisa Penolakan Permohonan Pailit PT Trakindo Utama Terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional)

ABSTRAK

Salma Roisyah, 2016. “Permohonan Pailit Atas Kontrak Yang Didalamnya Mengandung Klausula Arbitrase” (Analisa Kasus Penolakan Permohonan Pailit PT Trakindo Utama Terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional), Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Pembimbing: Rhido Jusmadi, S.H, M.H
Penelitian ini dilatar belakangi atas ditolaknya permohonan pailit PT Trakindo Utama Terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional oleh Pengadilan Niaga dengan pertimbangan hukum bahwa sebagai suatu sengketa yang telah diputus oleh arbitrase, maka seharusnya PT Trakindo Utama menempuh terlebih dahulu melaksanaan putusan arbitrase.
Permasalahan yang dikaji adalah apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara permohonan pailit PT Trakindo Utama terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan kreditur atas ditolaknya permohonan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian normatife. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Kasus Penolakan Permohonan Pailit PT. Trakindo Utama Terhadap PT Hotel Sahid Jaya Internasional tidak sesuai dengan UUK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) syarat permohonan pailit adalah adanya dua atau lebih kreditur dan sedikirnya satu utang yang jatuh tempo, sehingga dengan adanya sengketa yang telah diputus BANI dapat mempertegas debitur mempunyai utang yang jatuh tempo. Selain itu permohonan pailit tidak dapat dikesampingkan dengan klausul arbitrase, lantaran Undang-Undang Kepailitan merupakan Lex speciaisl dari Undang-Undang Arbitrase. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan PT Trakindo Utama atas ditolaknya permohonan pailit adalah melaksanakan putusan arbitrase yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan eksekusi, baik melalui sita jaminan maupun sita eksekusi, jika debitur dalam hal ini tidak melaksanakan eksekusi maka, kreditur dapat mengajukan gugatan PMH dengan alasan tidak melaksanakan perintah undang-undang. .

Kata Kunci: Pailit, Pengadilan Niaga, Klausul Arbitrase, Upaya Hukum, Sita Jaminan, Sita Eksekusi