KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran vital dalam menjamin pelaksanaan demokrasi berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum KPU dalam struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mengevaluasi sejauh mana prinsip independensi dijamin secara konstitusional. Isu ini menjadi penting mengingat masih terjadinya intervensi politik terhadap kewenangan KPU, seperti dalam kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 dan penetapan jadwal pemilu yang bergantung pada persetujuan DPR dan Pemerintah.rnMetode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis dan normatif, Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan UUD 1945 sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Meskipun KPU tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai lembaga negara dalam struktur trias politika klasik KPU memenuhi kriteria sebagai lembaga independen yang memiliki constitutional importance. Independensi Komisi Pemilihan Umum mencakup tiga dimensi utama: Pertama, Independensi struktural, yaitu KPU tidak berada di bawah lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif manapun. Kedua, Independensi fungsional, yaitu KPU bebas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa intervensi pihak luar. Namun, dalam praktiknya, independensi KPU seringkali tereduksi oleh dinamika politik, Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan perlindungan hukum terhadap independensi KPU guna menjaga integritas pemilu dan sistem demokrasi di Indonesia.