PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN MINYAK MENTAH OLEH PT PERTAMINA MENURUT UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistemik terhadap keuangan negara dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp285,18 triliun, yang melibatkan penyimpangan kegiatan ekspor-impor minyak mentah, pengapalan, serta manipulasi harga jual bahan bakar minyak. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kasus korupsi pengelolaan minyak mentah dalam kasus pengelolaan minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menelaah penerapan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap korporasi sebagai subjek hukum serta teori terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi tambahan berupa perampasan hasil tindak pidana dan pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan keuangan negara. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dapat dikenakan secara ganda, baik terhadap individu maupun korporasi, karena perbuatan dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan sanksi pidana terhadap korporasi negara guna memperkuat prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang bersih di sektor migas.