Penyalahgunaan Wewenang Hakim dalam Pengambilan Putusan: Studi Analisis Pasal 10 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara meskipun hukum yang mengatur belum ada atau kurang jelas, dengan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, norma ini memunculkan kekaburan hukum karena tidak dijelaskan secara eksplisit batasan frasa “hukum tidak ada atau kurang jelas” serta “nilai keadilan masyarakat.” Berdasarkan teori kekaburan hukum (legal vagueness), norma yang tidak memiliki struktur normatif yang tegas berpotensi menyulitkan penafsiran dan membuka peluang penyimpangan. Akibatnya, prinsip legalitas yang menjadi dasar utama kepastian hukum dalam sistem peradilan menjadi lemah. Penelitian ini menganalisis bentuk kekaburan hukum dalam norma tersebut dan menilai bagaimana ruang diskresi yang ditimbulkan dapat menyebabkan konsekuensi yuridis yang serius. Dengan menggunakan teori diskresi hakim dan penafsiran hukum, ditemukan bahwa Pasal 10 ayat (1) menciptakan kewenangan luas bagi hakim tanpa kontrol evaluatif. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang turut mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Jika tidak diatur ulang secara normatif, diskresi tanpa batas ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan putusan, ketidakpastian hukum, dan turunnya legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap diskresi hakim agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.