KONSEP PEMBELAAN DIRI DAN KEPENTINGAN UMUM PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa)

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan sering terhambat oleh kriminalisasi pembela hak asasi manusia (HAM). Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang dihukum karena cuitan di media sosial, mencerminkan penggunaan hukum untuk membungkam kritik terhadap praktik usaha merusak lingkungan. Kuasa hukumnya berargumen bahwa pernyataannya adalah ekspresi pendapat yang dilindungi. Komnas HAM menyebut ini sebagai praktik Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP). Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan anti-SLAPP dan perlunya perlindungan bagi pembela HAM lingkungan untuk memastikan keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan penelitian pustaka (Library Research), artinya meneliti atau mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain-lain untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa Konsep Pembelaan Diri dan Kepentingan Umum pada Kasus Pencemaran Nama Baik dalam kasus putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa adalah tepat. Postingan Daniel dianggap sebagai upaya menyuarakan pendapat untuk perlindungan lingkungan. Dalam membuktikan pelanggaran UU ITE, penting untuk menunjukkan mens rea dan unsur kebencian. Mengingat Daniel adalah pejuang lingkungan, ia seharusnya dilindungi melalui mekanisme anti-SLAPP. Oleh karena itu, putusan hakim dalam kasus ini perlu dianulir tanpa syarat.