TRUNOJOYO-Tugas Akhir-34530-Abstract.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (153kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-34530-Cover.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-34530-Chapter1.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (137kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-34530-Chapter2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (199kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-34530-Chapter3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (280kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-34530-Conclusion.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (95kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-34530-References.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (168kB)
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-34530-Appendices.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (35kB)
Abstract
ABSTRAKrnHak untuk dilupakan atau Right to be Forgotten merupakan konsep yang baru muncul di tingkat internasional dan berkaitan erat dengan penggunaan media sosial oleh individu. Media sosial menyediakan wadah bagi pengguna untuk berbagi momen dengan teman dan keluarga serta berinteraksi dengan orang baru. Dalam konteks kejadian terkini dan era digital yang abadi, hak ini menjadi semakin krusial. Penyusunan kebijakan mengenai hak ini masih menjadi tantangan besar. Dalam Undang-Undang ITE, terdapat istilah Right to be Forgotten, yang memungkinkan setiap warga negara Indonesia untuk meminta penghapusan informasi atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan mengenai diri mereka di internet.rnrnMetode penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum doktrinal atau normatif, yang menggabungkan analisis perundang-undangan dengan pendekatan konsep tidak relevan. Teknik pengumpulan data hukum yang ada pada penelitian ini melibatkan bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan artikel terkait penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.rnrnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Right to be Forgotten dalam konteks hukum di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang terbaru yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 telah mengakui hak individu untuk meminta penghapusan data pribadi, terdapat beberapa kriteria yang tidak relevan yang dapat menghambat implementasi hak tersebut. Analisis juga menunjukkan adanya ambiguitas dalam frasa-frasa yang digunakan, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini merekomendasikan perlunya klarifikasi dan penajaman definisi dalam undang-undang untuk memastikan perlindungan hak privasi individu yang lebih efektif di era digital.rnKata kunci : hak untuk dilupakan right to be forgotten tidak relevan – uu ite
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM RAFDIAZ PRAYUDHA |
| Department | Ilmu Hukum |
| Uncontrolled Keywords | hak untuk dilupakan; right to be forgotten; tidak relevan; uu ite |
| Divisions | Fakultas Hukum > S1 - Ilmu Hukum |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 20:19 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:54 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/9918 |
