PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA CUKAI DIKABUPATEN PAMEKASAN

ABSTRAKrnKabupaten Pamekasan sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Indonesia, menghadapi masalah serius terkait peredaran rokok ilegal. Dengan luas perkebunan tembakau yang mencapai 13.928 hektare dan kontribusi yang luas terhadap produksi tembakau nasional, Pamekasan berpotensi menjadi pusat industri tembakau. Namun, tingginya volume produksi juga membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal yang merugikan pendapatan negara melalui pajak dan cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilakukan terhadap peredaran rokok ilegal serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum di daerah ini.rnMetode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder memuat regulasi dan dokumen resmi yang sesuai. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap rokok ilegal di Pamekasan.rnHasil analisis menunjukkan Ketidakseimbangan antara pendekatan preventif dan represif mengakibatkan efektivitas penegakan hukum Bea Cukai di Pamekasan menjadi lemah atau tidak efektif. Meskipun edukasi kepada masyarakat penting, tindakan represif tidak boleh diabaikan terutama ketika pelanggaran telah terjadi secara massiv dan berlangsung lama. Oleh karena itu, gabungan pendekatan preventif dan represif harus diterapkan secara seimbang untuk menciptakan efek yang maksimal. Edukasi dan upaya preventif atau pencegahan dapat mengurangi jumlah pelanggar baru, sedangkan tindakan represif memastikan bahwa pelanggar yang sudah ada diberi sanksi yang setimpal dan memberikan efek jera. Faktor penghambat utama termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif rokok ilegal serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sinergi penegakan hukum untuk menyeimbangkan upaya preventif dan represif, edukasi masyarakat, peningkatan jumlah personel, pemanfaatan teknologi.rnKata Kunci : Upaya, Masyarakat, Rokok, Illegal