PENERAPAN ZAKAT, INFAQ, DAN SODAQOH (ZIS) SEBAGAI PERWUJUDAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KHUSUS DALAM MENAMBAH SUMBER PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang saat ini dapat dikatakan sebagai daerah yang belum mandiri, hal ini dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Dana Perimbangan Kabupaten Gresik masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerahnya. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan mengelola dana Zakat, Infaq Dan Sodaqoh sebagai objek pendukung atau sebagai alternatif sumber penerimaan keungan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Karena Zakat, Infaq Dan Sodaqoh (ZIS) sangat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan, dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Gresik beragama islam dan penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu dalam menganailis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (data primer). Jenis penelitian data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-undangNomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat dan sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum.
Hasil pembahasan menunjukakan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 danUndang-undang Nomor 23 Tahun 2011 membuka ruang bagi masuknya zakat sebagai keuangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah khususnya di Kabupaten Gresik. Pengelolaan keuangan dan penyaluran keuangan daerah dengan zakat, infaq, dan shodaqoh harus dibedakan agar sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian adanya bentuk baru dalam sistem APBD yaitu masuknya dana zakat yang tertuang sebagai PAD yang bersifat Khusus. Apabila zakat, infaq dan sodaqoh dijadikan sebagai sumber keuangan daerah maka laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan sistem laporan keuangan yang ada di daerah maupun negara (standar akuntansi keuangan Indonesia). Selain itu, pembayaran zakat dapat mengurangi beban mustahik dalam pembayaran pajak dalam hal ini adalah pajak penghasilan.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, ZIS, Kemandirian Daerah, dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah.