PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN CURANG DALAM PELAKSANAAN UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DI JAWA TIMUR

ABSTRAKrnPenegakan hukum merupakan nilai-nilai keserasian antara hukum dan perilaku dalam masyarakat. Penegakan hukum di bidang pendidikan terkait kecurangan akademik dan perjokian saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi kekosongan hukum sehingga aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara kecurangan akademik kurang optimal dalam penerapan pasal kurang sesuai dan kurang memenuhi unsur perbuatan pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk kecurangan dan penegakan hukum atas tindakan curang dalam pelaksanaan UTBK SBMPTN di Jawa Timur. Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris atau yang biasa dikatakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, serta tehnik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan studi kepustakaan sehingga sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk kecurangan. Berdasarkan pada Pasal 378 KUHP penjoki telah melakukan penipuan menggunakan nama palsu, sedangkan peserta yang melakukan kecurangan dengan menggunakan alat penghubung telah memenuhi unsur Pasal 55 KUHP turut serta melakukan kecurangan. Hal ini dipicu karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus terkait pidana pendidikan dalam hal ini mengenai kecurangan akademik.rnKata kunci : Penegakan Hukum, Kecurangan Akademik, Penipuan.