ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021 (STUDI KASUS KEWARGANEGARAAN GANDA BUPATI TERPILIH SABU RAIJUA)

ABSTRAKrnNegara Indonesia telah mengatur secara jelas dan rinci mengenai status warga negaranya, hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatur warga negaranya. Bahkan perihal perubahan status kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing (WNA) yang akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun dari WNI yang akan berganti “menjadi WNA. Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.” Beberapa waktu lalu, ada kabar mengejutkan datang dari Bupati Sabu Raijua terpilih Orient P. Riwu Kore (Orient) yang diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat (A.S.). Dilihat dari segi pandang politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini, Indonesia memegang teguh prinsip asas kewarganegaraan tunggal (apatride) maka bagaimana keabsahan dokumen calon Bupati Sabu Raijua bagaimana sanksi administrasi yang akan di dapat oleh Bupati Sabu Raijua. Adapun jenis penelitian yang digunkan adalah yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dengan metode library research dan teknik analisa hukum yang digunakan dengan metode kualitatif.rnSehingga diperoleh kesimpulan setelah melengkapi persyaratan dokumen administrasi untuk maju melakukan pendaftaran “sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Kepala-Wakil Kepala Daerah” (PILKADA) yang berlokasi di Kab. Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut (NTT), maka Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut (KPU) menyatakan Drs. Orient P. Riwu Kore berstatus Memenuhi Syarat (MS). Namun, selang beberapa waktu setelah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Sabu Raijua (NTT) berdasarkan temuan bawaslu, Drs. Orient P. Riwu Kore terbukti memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) serta sebagai Warga Negara Amerika Serikat (A.S.). Berdasarkan sudut pandang hukum, “Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006” tentang Kewarganegaraan RI telah dilanggar oleh bupati baru kabupaten “Sabu Raijua”; Drs. Orient P. Riwu Kore. Kata Kunci : Kewarganegaraan”, Bupati, Komisi Pemilihan Umum